Temukan Pendapat Kontroversial, Guru Besar UI Usulkan Legalisasi Kasino Guna Dongkrak Devisa demi kemajuan ekonomi bangsa.

Senin, 19 Mei 2025 oleh aisyiyah

Guru Besar FH UI Dorong Kajian Legalisasi Kasino untuk Dongkrak Devisa Negara

Upaya meningkatkan devisa negara terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu ide yang muncul ke permukaan adalah wacana legalisasi kasino. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Hikmahanto Juwana, bahkan mendorong pemerintah untuk mengkaji secara mendalam potensi legalisasi kasino di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia. UEA, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, kini tengah membangun kasino besar. Sementara itu, Malaysia telah melegalkan kasino sejak tahun 1969.

"Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sama seperti UEA yang kini tengah membangun kasino besar di negaranya dan Malaysia yang secara resmi telah melegalkan kasino pada tahun 1969," ujar Hikmahanto Juwana di Bekasi, Sabtu (17/5/2025).

Hikmahanto menekankan pentingnya asesmen atau penilaian objektif terhadap beberapa aspek krusial sebelum mengambil keputusan. Asesmen ini meliputi:

• Perputaran Uang: Pemerintah perlu meneliti seberapa besar potensi perputaran uang yang bisa dihasilkan dari legalisasi kasino. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa perputaran uang pada judi daring yang beroperasi dari Kamboja dan Myanmar sangat signifikan.
• Perilaku Masyarakat: Apakah masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, benar-benar bisa melepaskan diri dari aktivitas perjudian? Realitasnya, praktik perjudian tetap marak meskipun ilegal.
• Penegakan Hukum: Bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap praktik perjudian, terutama yang beroperasi di luar negeri? Pemerintah selama ini kesulitan memberantas korporasi judi daring yang berbasis di negara-negara yang melegalkan kasino.

Jika setelah asesmen mendalam ketiga hal ini tidak bisa diselesaikan, Hikmahanto berpendapat bahwa pemerintah bisa mempertimbangkan untuk membuka kasino di kawasan tertentu saja, seperti kawasan ekonomi khusus. Ia mencontohkan kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia, dan Singapura, yang menerapkan aturan ketat bagi warganya yang ingin berjudi.

"Seperti kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia atau di Singapura juga ada. Tapi, untuk warga Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus ada syarat ketat," tambahnya.

Hikmahanto juga menyinggung sejarah Indonesia, di mana pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, aktivitas judi pernah dilegalkan dalam bentuk Porkas dan SDSB. Ia mengusulkan agar dana yang dihasilkan dari pajak kasino dialokasikan untuk kepentingan yang tidak terkait dengan agama.

Selain itu, Hikmahanto menekankan pentingnya pemberantasan judi daring yang merugikan masyarakat. Ia menyoroti kasus-kasus warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan judi daring di luar negeri dan mengalami penyiksaan. Pemerintah, menurutnya, perlu memiliki kendali lebih besar terhadap aktivitas semacam ini.

"Selama ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali," ujar Hikmahanto.