Temukan Ormas Berlagak Aparat Negara, Ancaman atau Salah Kaprah? Saatnya Revisi UU Ormas Demi Ketertiban Umum

Selasa, 6 Mei 2025 oleh aisyiyah

Ormas Bertindak Seolah Aparat: Perlukah Revisi UU Ormas?

Sebuah video viral menampilkan aksi penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) oleh Ormas GRIB Jaya Kalimantan Tengah di Barito Selatan. Spanduk bertuliskan "Pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng" menjadi sorotan. Tindakan ini memicu pertanyaan, apakah ormas boleh bertindak seperti aparat penegak hukum?

Frasa "dihentikan operasionalnya" menyiratkan klaim kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh negara. Penghentian operasional usaha hanya boleh dilakukan oleh instansi berwenang melalui prosedur hukum. Aksi ormas ini menjadi alarm bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Bayangkan jika setiap ormas bisa menyegel dan menghentikan aktivitas ekonomi hanya berdasarkan persepsi mereka sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menggerus iklim investasi.

Peran Ormas dan Sejarahnya

Ormas memiliki peran penting sebagai penyambung lidah rakyat dan penggerak perubahan sosial. Sejarah mencatat, ormas berperan vital dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, di era Orde Baru, ormas dikekang oleh negara. Reformasi 1998 membawa angin segar bagi kebebasan berserikat dan berkumpul. Ormas tumbuh subur, mengisi ruang publik yang sebelumnya dimonopoli negara. Sayangnya, kebebasan ini terkadang disalahgunakan.

Ironi Ormas di Lapangan

Kini, beberapa ormas justru meniru gaya aparat TNI/Polri, lengkap dengan atribut dan kendaraan yang dimodifikasi. Contohnya, gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang dengan dalih membela warga. Aksi ini menghambat investasi strategis dan penyerapan tenaga kerja. Premanisme berkedok ormas juga merajalela di berbagai sektor, mengintimidasi pengusaha dengan berbagai dalih pungutan.

Wacana revisi UU Ormas pun muncul. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat, termasuk audit keuangan ormas, untuk merespons tindakan ormas yang meresahkan investor.

Revisi UU Ormas idealnya bukan hanya memperketat pengawasan, tetapi juga menyeleksi ormas sejak tahap pendirian. Namun, negara tetap wajib menjamin kebebasan berserikat. Revisi ini harus fokus pada tata kelola yang lebih tegas dan akuntabel. Pendekatan represif saja tidak cukup. Negara perlu memahami akar masalah sosial-ekonomi yang memicu munculnya ormas bermasalah.

Revisi UU Ormas juga perlu membahas percepatan pembubaran ormas bermasalah, tanpa mengesampingkan peran pengadilan. Kewenangan eksekutif dalam hal ini harus diatur secara rinci dan dapat digugat ke PTUN. Intinya, negara tidak boleh berkompromi dengan kekerasan ilegal, baik oleh aparat maupun aktor non-negara.