Temukan Ormas Berlagak Aparat Negara, Ancaman atau Salah Kaprah? Saatnya Revisi UU Ormas Demi Ketertiban Umum

Selasa, 6 Mei 2025 oleh aisyiyah

Temukan Ormas Berlagak Aparat Negara, Ancaman atau Salah Kaprah? Saatnya Revisi UU Ormas Demi Ketertiban Umum

Ormas Bertindak Seolah Aparat: Perlukah Revisi UU Ormas?

Sebuah video viral menampilkan aksi penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) oleh Ormas GRIB Jaya Kalimantan Tengah di Barito Selatan. Spanduk bertuliskan "Pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng" menjadi sorotan. Tindakan ini memicu pertanyaan, apakah ormas boleh bertindak seperti aparat penegak hukum?

Frasa "dihentikan operasionalnya" menyiratkan klaim kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh negara. Penghentian operasional usaha hanya boleh dilakukan oleh instansi berwenang melalui prosedur hukum. Aksi ormas ini menjadi alarm bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Bayangkan jika setiap ormas bisa menyegel dan menghentikan aktivitas ekonomi hanya berdasarkan persepsi mereka sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menggerus iklim investasi.

Peran Ormas dan Sejarahnya

Ormas memiliki peran penting sebagai penyambung lidah rakyat dan penggerak perubahan sosial. Sejarah mencatat, ormas berperan vital dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, di era Orde Baru, ormas dikekang oleh negara. Reformasi 1998 membawa angin segar bagi kebebasan berserikat dan berkumpul. Ormas tumbuh subur, mengisi ruang publik yang sebelumnya dimonopoli negara. Sayangnya, kebebasan ini terkadang disalahgunakan.

Ironi Ormas di Lapangan

Kini, beberapa ormas justru meniru gaya aparat TNI/Polri, lengkap dengan atribut dan kendaraan yang dimodifikasi. Contohnya, gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang dengan dalih membela warga. Aksi ini menghambat investasi strategis dan penyerapan tenaga kerja. Premanisme berkedok ormas juga merajalela di berbagai sektor, mengintimidasi pengusaha dengan berbagai dalih pungutan.

Wacana revisi UU Ormas pun muncul. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat, termasuk audit keuangan ormas, untuk merespons tindakan ormas yang meresahkan investor.

Revisi UU Ormas idealnya bukan hanya memperketat pengawasan, tetapi juga menyeleksi ormas sejak tahap pendirian. Namun, negara tetap wajib menjamin kebebasan berserikat. Revisi ini harus fokus pada tata kelola yang lebih tegas dan akuntabel. Pendekatan represif saja tidak cukup. Negara perlu memahami akar masalah sosial-ekonomi yang memicu munculnya ormas bermasalah.

Revisi UU Ormas juga perlu membahas percepatan pembubaran ormas bermasalah, tanpa mengesampingkan peran pengadilan. Kewenangan eksekutif dalam hal ini harus diatur secara rinci dan dapat digugat ke PTUN. Intinya, negara tidak boleh berkompromi dengan kekerasan ilegal, baik oleh aparat maupun aktor non-negara.

Berikut beberapa tips untuk memahami peran Ormas dan bagaimana kita sebagai warga negara dapat berinteraksi dengan mereka:

1. Kenali AD/ART Ormas - Pahami visi, misi, dan tujuan ormas tersebut. Cari tahu program kerja dan kegiatan yang mereka lakukan. Contoh: Anda tertarik bergabung dengan ormas lingkungan, maka pelajari AD/ART mereka terkait program pelestarian lingkungan.

2. Cek Legalitas Ormas - Pastikan ormas tersebut terdaftar resmi di pemerintah. Ini penting untuk menghindari ormas ilegal yang berpotensi melakukan tindakan meresahkan. Contoh: Anda bisa mengecek legalitas ormas melalui website Kementerian Hukum dan HAM.

3. Waspadai Ormas yang Bertindak Seperti Aparat - Laporkan kepada pihak berwajib jika menemukan ormas yang melakukan tindakan di luar kewenangannya, seperti penyegelan atau pungutan liar. Contoh: Segera hubungi polisi jika ada ormas yang melakukan sweeping atau intimidasi.

4. Jangan Terprovokasi - Hindari terprovokasi oleh isu-isu yang disebarkan oleh ormas tertentu. Teliti kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Contoh: Jika ada berita negatif tentang suatu ormas, carilah informasi dari sumber terpercaya sebelum mempercayainya.

5. Dukung Ormas yang Positif - Berikan dukungan kepada ormas yang memiliki program bermanfaat bagi masyarakat. Anda bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan mereka atau memberikan donasi. Contoh: Ikut serta dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh ormas peduli pendidikan.

6. Kritisi Ormas yang Bermasalah - Sampaikan kritik secara konstruktif kepada ormas yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Kritik yang membangun dapat membantu ormas tersebut untuk berbenah. Contoh: Menulis surat pembaca di media massa untuk mengkritisi tindakan ormas tertentu.

Apa sanksi bagi Ormas yang bertindak seperti aparat penegak hukum, Bu Sri Mulyani?

(Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan) Ormas yang bertindak di luar kewenangannya dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Pemerintah terus berupaya memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas.

Bagaimana cara melaporkan Ormas yang meresahkan, Pak Mahfud MD?

(Mahfud MD, Menko Polhukam) Masyarakat dapat melaporkan ormas yang meresahkan kepada kepolisian atau pemerintah daerah setempat. Sertakan bukti-bukti yang mendukung laporan Anda agar dapat ditindaklanjuti.

Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi Ormas, Pak Anies Baswedan?

(Anies Baswedan, Akademisi & Mantan Gubernur DKI Jakarta) Masyarakat berperan penting dalam mengawasi ormas dengan cara aktif melaporkan kegiatan ormas yang mencurigakan dan berpartisipasi dalam forum-forum diskusi publik terkait ormas.

Apakah revisi UU Ormas akan membatasi kebebasan berserikat, Bu Khofifah Indar Parawansa?

(Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur) Revisi UU Ormas bertujuan untuk mengatur, bukan membatasi kebebasan berserikat. Justru dengan regulasi yang jelas, kebebasan berserikat dapat terjamin dan terlindungi dari penyalahgunaan.

Apa dampak negatif dari Ormas yang bermasalah, Pak Ganjar Pranowo?

(Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah) Ormas yang bermasalah dapat merusak iklim investasi, mengganggu ketertiban umum, dan menciptakan rasa takut di masyarakat. Hal ini tentu merugikan pembangunan dan kemajuan bangsa.

Bagaimana pemerintah menangani Ormas yang terlibat dalam tindakan kriminal, Pak Tito Karnavian?

(Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri) Pemerintah akan menindak tegas ormas yang terlibat tindakan kriminal sesuai hukum yang berlaku. Pembubaran ormas merupakan opsi terakhir jika terbukti melakukan pelanggaran berat.