Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Mungkinkah 70% Pengusaha Beralih Jadi Pedagang dan Merugi?
Kamis, 17 April 2025 oleh aisyiyah
Rencana Penghapusan Kuota Impor Picu Kekhawatiran di Industri Tekstil
Wacana penghapusan kuota impor yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan pro dan kontra. Sementara pemerintah bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan memberikan angin segar bagi dunia usaha, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) justru menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka khawatir kebijakan ini justru akan merugikan industri tekstil nasional.
Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif, memprediksi dampak yang cukup drastis. Menurutnya, penghapusan kuota impor berpotensi membuat 70% pengusaha tekstil gulung tikar dan beralih profesi menjadi pedagang. Pasalnya, serbuan barang impor akan menciptakan persaingan yang begitu ketat dan membuat industri tekstil dalam negeri semakin sulit bersaing.
"Jadi 70% mungkin kalau prediksi saya dari industri akan pelan-pelan meninggalkan industri," kata Ian dalam diskusi Forum Wartawan Perindustrian di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ian menambahkan, menjadi pedagang dianggap lebih mudah dan praktis dibandingkan mempertahankan bisnis di sektor industri tekstil. Ia menyoroti perbedaan regulasi yang timpang, di mana mendirikan virtual office jauh lebih mudah ketimbang membangun pabrik yang bisa memakan waktu hingga dua tahun. Kekhawatiran Ian semakin mendalam, ia bahkan merasa dirinya mungkin menjadi generasi terakhir yang mau membangun pabrik tekstil.
Bukan hanya isu kuota impor, Ian juga menyoroti beberapa kebijakan lain yang dinilai memberatkan industri tekstil, seperti aturan barang bawaan TKW senilai US$ 1.400 dan maraknya jasa titip (jastip) yang kembali menjamur. Fenomena ini, menurutnya, membunuh industri kreatif dan UKM dalam negeri.
Sebelumnya, dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus kuota impor, terutama untuk barang kebutuhan pokok. Ia berargumen bahwa perusahaan yang mampu impor seharusnya diberikan izin tanpa birokrasi yang berbelit. Tujuannya, untuk memudahkan iklim usaha dan mendorong penciptaan lapangan kerja, dengan catatan pengusaha wajib membayar pajak dengan benar.
Berikut beberapa tips bagi pengusaha tekstil untuk menghadapi potensi tantangan dari wacana penghapusan kuota impor:
1. Tingkatkan Inovasi dan Kualitas Produk - Fokuslah pada pengembangan produk berkualitas tinggi dan inovatif yang memiliki nilai tambah. Misalnya, mengembangkan produk tekstil dengan desain unik, bahan ramah lingkungan, atau teknologi canggih.
2. Efisiensi Produksi dan Operasional - Lakukan efisiensi di segala lini produksi untuk menekan biaya operasional. Contohnya, dengan mengadopsi teknologi otomatisasi, meningkatkan manajemen inventaris, dan mengoptimalkan rantai pasokan.
3. Perkuat Branding dan Pemasaran - Bangun merek yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang tepat. Manfaatkan platform digital dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan.
4. Jalin Kolaborasi dan Kemitraan - Bekerja sama dengan pelaku industri lain, asosiasi, atau pemerintah untuk mendapatkan dukungan, akses pasar, dan informasi terkini terkait kebijakan dan regulasi.
Apa dampak positif yang diharapkan pemerintah dengan menghapus kuota impor? (Pertanyaan dari Ani)
Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, penghapusan kuota impor diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menstabilkan harga, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. (Sumber: Kementerian Perdagangan)
Bagaimana strategi pengusaha tekstil untuk bertahan di tengah persaingan global? (Pertanyaan dari Budi)
Rosan Roeslani, Ketua Kadin Indonesia, menyarankan agar pengusaha tekstil fokus pada inovasi, peningkatan kualitas, dan efisiensi produksi. (Sumber: Kadin Indonesia)
Apa peran pemerintah dalam melindungi industri tekstil nasional? (Pertanyaan dari Citra)
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan insentif bagi industri tekstil. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Bagaimana dampak jasa titip terhadap industri tekstil lokal? (Pertanyaan dari Dewi)
Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, jastip dapat berdampak negatif pada produsen lokal karena menciptakan persaingan yang tidak seimbang. (Sumber: Analisis Faisal Basri)
Apa solusi untuk mengatasi ketimpangan regulasi yang disoroti API? (Pertanyaan dari Eka)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi untuk menciptakan keadilan bagi semua pelaku usaha. (Sumber: Kementerian Perindustrian)
Bagaimana pengusaha tekstil dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnisnya? (Pertanyaan dari Fajar)
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyarankan pengusaha tekstil untuk memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, dan teknologi digital lainnya untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. (Sumber: Kemendikbudristek)
