Kisruh Motor PCX Kades Lumajang, Kades Minta Bedakan Kekayaan Pribadi dengan Aset Milik Desa dan Picu Kontroversi Publik
Sabtu, 19 April 2025 oleh aisyiyah
Motor PCX untuk Kepala Desa Lumajang: Fasilitas atau Kemewahan?
Pemberian motor PCX baru kepada 198 kepala desa di Lumajang oleh Pemerintah Kabupaten memicu perdebatan. Ada yang menganggap kepala desa sudah mapan dan tak perlu fasilitas tersebut. Kompas.com mewawancarai dua kepala desa, Suhanto dari Desa Kebonagung dan Samsul Arifin dari Desa Banjarwaru, untuk menggali perspektif mereka.
Keduanya sepakat: masyarakat perlu membedakan harta pribadi dan aset desa. Suhanto menjelaskan, kekayaan kepala desa umumnya berasal dari usaha sampingan, seperti bertani atau berdagang, bukan semata gaji dan tunjangan. "Motor ini bukan milik pribadi, tapi operasional desa," tegasnya.
"Kalau soal kaya tidak itu relatif," tambah Samsul. "Motor ini aset desa. Kalau warga perlu pinjam, ya pasti kami pinjamkan."
Suhanto dan Samsul menekankan pentingnya kendaraan dinas yang memadai. Tugas kepala desa, menurut mereka, tak lepas dari peran ibu-ibu PKK. Motor sport lama kurang cocok untuk mereka. Mobilitas tinggi dalam melayani masyarakat juga menuntut sarana prasarana prima.
Suhanto menggarisbawahi beban kerja kepala desa yang kompleks. "Semua permasalahan yang di pusat diurusi beberapa menteri, di desa ditangani kepala desa. Jadi, butuh sarana yang memadai," jelasnya.
Motor baru juga dianggap lebih hemat. Samsul bercerita, menghidupkan motor lama bisa menghabiskan Rp 500 ribu, belum lagi servis rutin. "Motor baru jelas lebih hemat perawatannya," ujarnya.
Berikut beberapa tips untuk memahami penggunaan aset desa dengan lebih baik:
1. Bedakan Aset Pribadi dan Aset Desa - Pahami perbedaan antara aset pribadi milik kepala desa dan aset desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Aset desa bukanlah milik kepala desa secara pribadi.
Contoh: Motor dinas adalah aset desa, sedangkan mobil pribadi kepala desa adalah aset pribadinya.
2. Transparansi Penggunaan Aset Desa - Pastikan penggunaan aset desa transparan dan dapat diakses oleh publik. Laporan penggunaan aset desa harus jelas dan mudah dipahami.
Contoh: Membuat laporan penggunaan kendaraan dinas desa setiap bulan dan ditempel di papan pengumuman balai desa.
3. Aset Desa untuk Kepentingan Masyarakat - Utamakan penggunaan aset desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hindari penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi.
Contoh: Menggunakan kendaraan dinas untuk mengantar warga yang sakit ke puskesmas.
4. Perawatan Aset Desa - Rawatlah aset desa dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lakukan perawatan secara berkala dan sesuai dengan anjuran.
Contoh: Melakukan servis rutin kendaraan dinas desa setiap bulan.
5. Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan - Libatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan aset desa. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan aset desa.
Contoh: Mengadakan musyawarah desa untuk membahas penggunaan aset desa.
6. Laporkan Penyalahgunaan Aset Desa - Laporkan segala bentuk penyalahgunaan aset desa kepada pihak berwenang. Jangan takut untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan aset desa.
Contoh: Melaporkan kepada inspektorat daerah jika menemukan kepala desa menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
Apakah pengadaan motor PCX untuk kepala desa sudah sesuai prosedur? (Pertanyaan dari Ani Handayani)
Dr. Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat): Pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk kendaraan dinas, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak mengetahui proses pengadaannya dan memastikan transparansi serta akuntabilitasnya.
Bagaimana memastikan motor PCX tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM): Perlu ada mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Transparansi penggunaan, misalnya dengan mencatat penggunaan kendaraan dan tujuannya, dapat membantu memastikan aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Apakah ada alternatif lain selain pengadaan motor PCX? (Pertanyaan dari Citra Dewi)
Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan): Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang paling efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Bisa saja ada opsi lain seperti perbaikan kendaraan yang ada atau penyediaan transportasi umum yang lebih memadai.
Bagaimana dampak pengadaan motor ini terhadap anggaran desa? (Pertanyaan dari Dedi Supriadi)
Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian): Pengadaan motor PCX ini harus dianggarkan dengan cermat dan transparan. Dampaknya terhadap anggaran desa perlu dikaji secara komprehensif, termasuk biaya perawatan dan operasionalnya, agar tidak membebani keuangan desa.
Apabila terjadi penyalahgunaan, apa langkah yang dapat diambil? (Pertanyaan dari Eka Lestari)
Mahfud MD (Menko Polhukam): Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada aparat pengawas intern pemerintah atau lembaga penegak hukum. Penting untuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti dengan serius.
