Ketahui, Adian Napitupulu Mengusulkan Penghapusan Biaya Layanan Aplikasi Transportasi Online demi Keadilan Konsumen!

Kamis, 22 Mei 2025 oleh aisyiyah

Adian Napitupulu Mengusulkan Penghapusan Biaya Layanan Aplikasi Transportasi Online: Bagaimana Nasib Pengemudi dan Konsumen?

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya mengenai biaya tambahan yang selama ini dibebankan kepada konsumen dan pengemudi transportasi online. Dalam sebuah rapat yang diadakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (21/5/2025), Adian secara tegas mengusulkan agar biaya layanan dan biaya aplikasi yang diterapkan oleh platform transportasi online dihapuskan.

Menurut Adian, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi tidak hanya terbatas pada persentase yang telah ditetapkan (lebih dari 10%), tetapi juga mencakup biaya-biaya tersembunyi lainnya. "Bayangkan saja," ujarnya, "jika seorang pengemudi mendapatkan order sebesar Rp 30 ribu, kemudian dipotong 30%, 40%, atau bahkan 50% oleh aplikator, masih ada lagi potongan lain yang harus ditanggung, yaitu biaya layanan dan biaya aplikasi yang dibebankan kepada konsumen."

Adian menyoroti bahwa biaya layanan dan biaya aplikasi ini bisa mencapai lebih dari Rp 10 ribu per transaksi. Lebih lanjut, ia mempertanyakan dasar hukum yang mendasari pengenaan biaya-biaya tersebut. "Jadi, aplikator mendapatkan keuntungan ganda," jelasnya. "Mereka mengambil sekian rupiah dari pengemudi, dan sekian rupiah lagi dari konsumen. Jika kita asumsikan aplikator mendapatkan Rp 10 ribu per orderan dari pengemudi dan Rp 10 ribu dari konsumen, lalu dikalikan dengan jumlah pengemudi dan merchant mereka (4,2 juta), maka mereka bisa meraup keuntungan setidaknya Rp 92 miliar per hari."

Adian mengakui bahwa ia tidak memahami logika di balik pemotongan biaya tersebut. Menurutnya, permasalahan transportasi online tidak hanya berkutat pada besaran potongan komisi, tetapi juga melibatkan transparansi dan keadilan dalam pengenaan biaya layanan dan biaya aplikasi. "Ini bukan sekadar masalah potongan 10 persen," tegasnya. "Logikanya, jika pengemudi sudah membayar untuk menggunakan aplikasi, mengapa konsumen juga harus membayar biaya aplikasi? Bukankah ini berarti aplikasi dibayar oleh dua pihak?"

Ia menambahkan, "Kita harus memikirkan bagaimana masa depan transportasi online 2, 3, 4, atau 5 tahun ke depan. Regulasi yang kita buat harus memiliki visi yang jelas dan mampu memprediksi dampak yang mungkin terjadi."

Sebagai contoh, Adian menyinggung praktik di India, di mana sistem komisi telah dihapuskan dan digantikan dengan sistem berlangganan aplikasi bagi pengemudi. "Sistem berlangganan ini memberikan kepastian biaya yang jelas dan logis bagi pengemudi," ujarnya.

"Biaya layanan dan biaya aplikasi ini, yang langsung masuk ke kantong aplikator sebesar Rp 12 ribu atau Rp 10 ribu, terasa semakin menyakitkan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas," lanjutnya.

Oleh karena itu, Adian mengusulkan agar biaya layanan dan biaya aplikasi dihapuskan sepenuhnya. Ia berpendapat bahwa praktik yang diterapkan di negara lain tidak bisa serta merta dijadikan dasar hukum di Indonesia. "Ini sudah terjadi bertahun-tahun, dan menurut saya ini aneh. Kita seolah-olah hidup bernegara tanpa negara. Saya meminta agar biaya-biaya ini dicabut. Tidak boleh ada lagi biaya layanan dan biaya jasa aplikasi," tegasnya.