Karut,marut MBG Halaman All, Solusi dan Penjelasan Lengkapnya

Minggu, 27 April 2025 oleh aisyiyah

Mengupas MBG: Antara Harapan dan Kenyataan

Program Makanan Bergizi (MBG) digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sebuah narasi indah tentang negara yang hadir memberi makan anak bangsa. Tujuannya mulia: memenuhi gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita, demi masa depan yang lebih baik. Dengan anggaran fantastis Rp 71 triliun untuk 2025 dan target 83 juta penerima manfaat, MBG seharusnya menjadi langkah monumental. Namun, di balik angka-angka gemilang itu, tersembunyi sejumlah pertanyaan kritis tentang transparansi, kesiapan, dan ironi politik yang mengusik akal sehat.

Rp 71 Triliun, Kemana Larinya?

Akuntabilitas menjadi sorotan utama. Publik berhak mempertanyakan pengelolaan anggaran jumbo tersebut. Bagaimana mekanismenya? Siapa yang mengawasi? Apa indikator keberhasilannya? Ekonom dari INDEF dan CELIOS telah menyuarakan kekhawatiran mereka, mengingatkan potensi MBG menjadi "ladang basah" korupsi jika tidak dikawal ketat. Distribusi dana miliaran rupiah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru memunculkan potensi penyelewengan. Bayang-bayang program makan gratis di masa lalu, yang seringkali berujung pada proyek fiktif dan makanan basi, kembali menghantui.

Simbol Politik atau Solusi Nyata?

MBG seolah menjadi tameng moral di tengah tekanan publik pasca-Pemilu. Ia lebih terkesan sebagai manuver pencitraan daripada kebijakan publik yang matang. Alih-alih pilot project dan data akurat, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo. Keluhan seorang kepala daerah di Jawa yang mengaku belum tahu mekanisme distribusi namun diminta mendukung penuh, menggambarkan birokrasi yang dibutakan euforia politik pusat.

Wacana penggunaan bahan pangan lokal, yang seharusnya memberdayakan petani dan UMKM, juga dibayangi kekhawatiran akan dominasi penyedia besar yang dekat dengan kekuasaan. Standarisasi gizi pun menjadi tanda tanya. Bagaimana memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan nutrisi beragam penerima manfaat, dari balita hingga siswa SMA?

Keraguan Publik dan Tuntutan Transparansi

Survei CELIOS menunjukkan 59 persen responden tidak setuju dengan MBG. Kekhawatiran akan program yang tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, dan potensi korupsi menjadi alasan utama. Publik mendambakan solusi nyata, bukan bantuan yang disiapkan tanpa kesiapan sistem dan data akurat. Akankah MBG bernasib sama seperti bansos Covid-19 yang penuh masalah?

Hingga kini, belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengawasi MBG secara nasional. Peran KPK, BPKP, dan akses publik terhadap laporan kinerja MBG masih menjadi misteri. Tanpa akuntabilitas yang kuat, MBG berpotensi menjadi program gagal lainnya.

Memberi makan rakyat bukan sekadar memberi makan, tetapi juga soal martabat. Stigma negatif yang seringkali menyertai penerima bantuan makanan gratis harus diantisipasi. MBG harus menjadi pintu masuk revolusi gizi, bukan pintu belakang korupsi.