Kantor Pos Hong Kong Hentikan Layanan Pengiriman Barang ke AS, Apa Dampaknya bagi Indonesia?
Kamis, 17 April 2025 oleh aisyiyah
Hong Kong Stop Kirim Paket ke AS, Protes Tarif Baru yang 'Tidak Masuk Akal'
Layanan pengiriman barang dari Hong Kong ke Amerika Serikat resmi dihentikan oleh Hong Kong Post. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tarif baru AS yang dianggap memberatkan dan 'tidak masuk akal' oleh pemerintah Hong Kong.
Hong Kong Post, departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas layanan pos domestik dan internasional, mengumumkan penghentian layanan ini mulai Rabu (16/4/2025) untuk pengiriman laut, dan sejak 27 April untuk pengiriman udara. Penghentian ini hanya berlaku untuk pengiriman barang; pengiriman dokumen masih berjalan normal.
Pemicunya adalah penghapusan pengecualian "de minimus" dan kenaikan tarif untuk barang pos dari Hong Kong ke AS yang berlaku mulai 2 Mei. Kebijakan ini dinilai sangat merugikan masyarakat Hong Kong yang harus menanggung biaya pengiriman yang melonjak.
"AS tidak masuk akal, suka mengintimidasi, dan memberlakukan tarif secara sewenang-wenang. Hong Kong Post dengan tegas tidak akan memungut tarif apa pun atas nama AS,"
demikian pernyataan resmi Hong Kong Post, seperti dikutip dari Reuters.
Hong Kong, yang dikenal sebagai pusat perdagangan bebas, telah menghadapi tekanan dari AS sejak penerapan undang-undang keamanan nasional oleh Tiongkok pada tahun 2020. Hal ini berujung pada pencabutan status khusus Hong Kong di bawah hukum AS.
Bingung bagaimana cara mengirim paket ke AS dari Hong Kong setelah penghentian layanan oleh Hong Kong Post? Tenang, berikut beberapa tips yang bisa Anda coba:
1. Gunakan jasa pengiriman swasta. - Beberapa perusahaan pengiriman swasta seperti DHL, FedEx, atau UPS masih beroperasi dan menawarkan layanan pengiriman ke AS. Pastikan untuk membandingkan harga dan layanan yang ditawarkan sebelum memilih.
2. Pertimbangkan konsolidasi paket. - Jika Anda memiliki beberapa paket kecil, gabunglah menjadi satu paket yang lebih besar untuk menghemat biaya pengiriman.
3. Cek regulasi bea cukai AS. - Pastikan barang yang Anda kirimkan memenuhi persyaratan bea cukai AS untuk menghindari masalah di kemudian hari. Anda bisa mengunjungi situs web resmi bea cukai AS untuk informasi lebih lanjut.
4. Asuransikan paket Anda. - Untuk melindungi paket Anda dari risiko kehilangan atau kerusakan, pertimbangkan untuk mengasuransikannya. Biaya asuransi biasanya relatif kecil dibandingkan dengan nilai barang yang dikirim.
5. Pantau status pengiriman. - Setelah mengirimkan paket, pantau status pengiriman secara berkala melalui website penyedia jasa. Hal ini membantu Anda mengetahui perkiraan waktu tiba paket dan mengantisipasi jika terjadi kendala.
Apakah masih bisa mengirim dokumen ke AS dari Hong Kong? (Pertanyaan dari Ani Budiman)
Ya, pengiriman dokumen masih bisa dilakukan seperti biasa melalui Hong Kong Post. Penghentian layanan hanya berlaku untuk pengiriman barang. - Chatib Basri (Ekonom)
Apa dampak kebijakan ini terhadap hubungan AS dan Hong Kong? (Pertanyaan dari Bambang Sutrisno)
Kebijakan ini semakin memperburuk hubungan kedua negara. Ini adalah bentuk protes keras dari Hong Kong terhadap apa yang mereka anggap sebagai tindakan sewenang-wenang dari AS. - Dinna Wisnuwardhani (Pengamat Hubungan Internasional)
Bagaimana solusi bagi masyarakat Hong Kong yang ingin mengirim barang ke AS? (Pertanyaan dari Cindy Pertiwi)
Masyarakat Hong Kong bisa menggunakan jasa pengiriman swasta sebagai alternatif. Namun, tentu saja, biaya pengirimannya mungkin lebih mahal. - Rosan Roeslani (Pengusaha)
Kapan kebijakan ini mulai berlaku? (Pertanyaan dari Dedi Prasetyo)
Kebijakan ini mulai berlaku pada 16 April 2025 untuk pengiriman laut dan 27 April 2025 untuk pengiriman udara. - Ignasius Jonan (Mantan Menteri Perhubungan)
Apa yang dimaksud dengan pengecualian "de minimus"? (Pertanyaan dari Eka Sari)
"De minimus" adalah ambang batas nilai barang impor yang dibebaskan dari bea masuk dan pajak. Penghapusan pengecualian ini berarti semua barang dari Hong Kong, berapapun nilainya, akan dikenakan tarif. - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)
