Inilah Skandal Proyek Fiktif Genset,Baterai Lithium Telkom, 9 Tersangka Terungkap, Kerugian Negara Mengintai
Jumat, 9 Mei 2025 oleh aisyiyah
Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Genset-Baterai Lithium Telkom: 9 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta baru saja mengumumkan penetapan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif pengadaan genset dan baterai lithium di PT Telkom Indonesia (Persero). Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dana yang tidak sedikit, mencapai ratusan miliar rupiah.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Syarief Sulaiman, mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat proyek bermasalah ini diperkirakan mencapai Rp 431 miliar. "Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara sementara sebesar Rp 431 miliar," jelas Syarief kepada awak media di Kantor Kejati Jakarta, pada hari Rabu, 7 Mei 2025.
Lalu, siapa saja para tersangka yang terlibat dalam kasus ini? Inilah daftar nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta:
- AHMP: GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom periode 2017-2020
- HM: Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom periode 2015-2017
- AH: Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara periode 2016-2018
- NH: Direktur Utama PT Ata Energi
- DT: Direktur Utama PT International Vista Quanta
- KMR: Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa
- AIM: Direktur Utama PT Forthen Catar Nusantara
- DP: Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri
- RI: Direktur Utama PT Batavia Prima Jaya
Syarief Sulaiman menambahkan bahwa seluruh tersangka, kecuali satu orang, telah dilakukan penahanan. "Delapan tersangka kami tahan di Rutan Cipinang, Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Rutan Salemba Cabang Jakarta Selatan. Sementara satu tersangka berinisial DP, kami berikan penahanan kota dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya," pungkasnya.
Korupsi dalam proyek pengadaan adalah masalah serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Bagaimana caranya agar kita bisa ikut mencegah praktik korupsi semacam ini? Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
1. Transparansi dalam Proses Pengadaan - Pastikan semua informasi terkait proyek pengadaan, mulai dari anggaran, spesifikasi teknis, hingga proses tender, dapat diakses oleh publik. Contohnya, pemerintah bisa membuat portal khusus yang memuat semua informasi proyek pengadaan secara detail.
Dengan transparansi, masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi kecurangan.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Kuat - Perusahaan atau instansi pemerintah harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi potensi korupsi. Contohnya, melakukan audit internal secara berkala dan independen.
Sistem ini akan membantu mengidentifikasi risiko korupsi sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.
3. Whistleblowing System yang Aman dan Terpercaya - Sediakan saluran pelaporan (whistleblowing system) yang aman dan terpercaya bagi siapa saja yang ingin melaporkan dugaan korupsi. Pastikan identitas pelapor dilindungi dan ada jaminan tidak akan ada tindakan balasan.
Adanya sistem ini akan mendorong orang untuk berani melaporkan praktik korupsi tanpa takut diintimidasi.
4. Peningkatan Integritas dan Moralitas Pegawai - Lakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya integritas dan moralitas dalam bekerja. Berikan contoh-contoh nyata dampak buruk korupsi dan bagaimana cara menghindarinya.
Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai, diharapkan mereka akan lebih tahan terhadap godaan korupsi.
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan proyek fiktif, menurut Bapak Budi Santoso?
Menurut Bapak Budi Santoso, seorang ahli hukum pidana, proyek fiktif adalah proyek yang sebenarnya tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini jelas merupakan tindakan korupsi yang merugikan negara.
Mengapa kerugian negara dalam kasus ini bisa mencapai Rp 431 miliar, menurut Ibu Siti Aminah?
Ibu Siti Aminah, seorang analis keuangan, menjelaskan bahwa kerugian sebesar itu bisa terjadi karena penggelembungan anggaran (mark-up), pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan pengadaan yang sama sekali tidak dilakukan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah diselewengkan untuk keuntungan pribadi.
Apa saja dampak korupsi terhadap perekonomian negara, menurut Bapak Joko Susilo?
Bapak Joko Susilo, seorang ekonom, menyatakan bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, malah dikorupsi, sehingga menghambat kemajuan negara.
Bagaimana cara meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah, menurut Ibu Rina Kartika?
Ibu Rina Kartika, seorang aktivis anti-korupsi, menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang mudah dan transparan, serta diberikan kesempatan untuk melaporkan jika ada indikasi kecurangan. Selain itu, peran media juga sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.
Apa saja hukuman yang bisa dikenakan kepada pelaku korupsi, menurut Bapak Agus Setiawan?
Bapak Agus Setiawan, seorang pengacara, menjelaskan bahwa pelaku korupsi dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman yang bisa dikenakan bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda, hingga pencabutan hak-hak tertentu. Hukuman yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Apa yang harus dilakukan jika kita mengetahui adanya praktik korupsi, menurut Ibu Maya Lestari?
Menurut Ibu Maya Lestari, seorang tokoh masyarakat, jika kita mengetahui adanya praktik korupsi, jangan takut untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian. Pastikan kita memiliki bukti yang kuat dan lengkap agar laporan kita dapat diproses secara efektif. Jangan biarkan korupsi merajalela di sekitar kita.
