Inilah Raksasa Data Center Indonesia Beroperasi Juni 2025, Dampaknya bagi Masyarakat dan Ekonomi Indonesia yang Perlu Anda Ketahui

Selasa, 6 Mei 2025 oleh aisyiyah

Raksasa Data Center Indonesia Siap Mengudara Juni 2025: Apa Dampaknya bagi Kita?

Setelah beberapa kali penundaan, Pusat Data Nasional I (PDN I) akhirnya akan diuji coba pada Juni 2025. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan hal ini, menambahkan bahwa serah terima akan dilakukan pada Maret 2025, dilanjutkan dengan asesmen keamanan dan operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“PDN merupakan fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Proyek PDN ini termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional, dengan fokus utama meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bansos digital. Selain PDN I di Cikarang, Jawa Barat, pemerintah juga tengah mempersiapkan PDN 2 dan 3 dengan skema co-sharing untuk mempercepat pembangunan. Namun, pendanaan untuk cadangan operasional, yang saat ini masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), masih menjadi kendala.

“Jika anggaran untuk PDNS tidak segera tersedia, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu bukanlah kondisi ideal,” tambah Menkomdigi, menekankan komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan seluruh pusat data demi transformasi digital nasional.

PDN I, yang dibangun di atas lahan seluas hampir 5 hektar dengan luas bangunan hampir 16 ribu meter persegi, didanai oleh pemerintah Perancis sebesar 85% dan sisanya dari APBN, dengan total mencapai 164 juta euro. Pusat data ini memiliki kapasitas mencapai 25 ribu cores dan penyimpanan 40 pentabyte, serta daya listrik 20 megawatt.

Aris Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, menjelaskan bahwa PDN dibangun dengan konsep paralel, baik dari segi desain maupun instalasi. "Artinya, saat proses pembuatan desain dibagi dalam beberapa tahapan, begitu satu tahapan disetujui, proses lainnya akan berjalan secara paralel. Pembangunannya pun dilakukan secara paralel," jelasnya.

PDN I akan menyimpan data instansi pemerintah, kementerian, dan lembaga. Infrastruktur ini juga disiapkan untuk memiliki fasilitas manajemen dan pengolahan big data, untuk memberikan insight bagi para pengambil keputusan.

Bayang-bayang Kasus Korupsi

Di tengah pembangunan PDN, terjadi serangan ransomware pada PDNS 2 yang menyimpan data sebelum PDN beroperasi. Serangan yang diklaim oleh hacker bernama Brain Chipher ini melumpuhkan sejumlah layanan publik.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Diduga terjadi pengkondisian pemenang kontrak antara pejabat Kominfo dan PT Aplikanusa Lintasarta (AL) senilai Rp 60.378.450.000. Praktik ini diduga berlangsung selama lima tahun, dan pihak kejaksaan telah melakukan penggeledahan serta penyitaan di beberapa lokasi.