Inilah Kabar Mantan Bos Pajak Jadi Penasihat Prabowo Mencuat, Airlangga Beri Tanggapan usai bertemu tokoh penting
Jumat, 16 Mei 2025 oleh aisyiyah
Mantan Bos Pajak Hadi Poernomo Dikabarkan Jadi Penasihat Prabowo: Ini Tanggapan Airlangga
Kabar mengenai penunjukan mantan Direktur Jenderal Pajak (DJP) periode 2001-2006, Hadi Poernomo, sebagai Penasihat Khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto di bidang Penerimaan Negara tengah menjadi perbincangan hangat. Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut.
Ditemui wartawan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma pada hari Rabu (14/5/2025), Airlangga menyatakan bahwa dirinya belum mendengar secara langsung mengenai penunjukan Hadi Poernomo. "Tunggu saja," ujarnya singkat. Ketika didesak lebih lanjut, Airlangga menambahkan, "Saya belum dengar, tapi yang pasti dia staf khususnya, staf ahlinya di kantor Menko."
Hadi Poernomo sendiri memiliki rekam jejak yang cukup panjang di bidang keuangan negara. Selain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, ia juga pernah memegang posisi penting sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2009-2014.
Sebuah salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/P Tahun 2025 yang beredar, menunjukkan pengangkatan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait kebenaran Keppres tersebut.
Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan bersama CNBC Indonesia, Hadi Poernomo pernah menyoroti pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurutnya, pemisahan otoritas pajak, bea cukai, dan PNBP dari Kementerian Keuangan akan membantu meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia yang selama ini masih rendah, yaitu di kisaran 10%. Pembentukan BPN ini sebenarnya sudah lama diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
"Badan Penerimaan Negara ataupun namanya itu secara implisit sudah ada di Undang-Undang Tahun 2007, pasal 35A," ungkap Hadi dalam acara Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia pada Jumat (13/12/2024).
Hadi juga menekankan pentingnya akses data dan informasi terkait perpajakan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang relevan. Ketentuan ini seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), bukan dalam peraturan menteri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
"Kalau PP tidak boleh subdelegasikan, maka mampukah Ditjen Pajak melaksanakan PP? Tidak mampu. Karena PP ini yang melaksanakan satu tingkat di bawahnya. Satu tingkat di bawahnya adalah Kementerian atau Badan," tegas Hadi.
Penerimaan negara yang optimal sangat penting untuk pembangunan. Kita bisa berkontribusi dengan cara berikut:
1. Pahami Kewajiban Pajak Anda - Ketahui jenis pajak yang harus Anda bayar, batas waktu pembayaran, dan cara melaporkannya. Misalnya, jika Anda seorang pekerja lepas, pastikan Anda memahami cara menghitung dan membayar pajak penghasilan (PPh) Anda.
Dengan memahami kewajiban pajak, Anda dapat menghindari denda keterlambatan dan kesalahan pelaporan.
2. Manfaatkan Insentif Pajak yang Tersedia - Pemerintah seringkali memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi atau kegiatan ekonomi tertentu. Carilah informasi mengenai insentif yang mungkin berlaku untuk Anda.
Contohnya, insentif pajak untuk investasi di sektor properti atau energi terbarukan. Manfaatkan insentif ini untuk mengurangi beban pajak Anda secara legal.
3. Laporkan Pajak dengan Jujur dan Tepat Waktu - Hindari praktik penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak benar. Laporkan seluruh penghasilan Anda dan bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pastikan Anda melaporkan pajak tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan. Ini adalah bentuk kontribusi kita sebagai warga negara.
4. Dukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara - Ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
Anda bisa memberikan masukan kepada pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Semakin transparan pengelolaan keuangan negara, semakin besar manfaatnya bagi seluruh masyarakat.
Apakah benar Hadi Poernomo ditunjuk sebagai penasihat Prabowo, menurut pendapat Budi Santoso?
Menurut Airlangga Hartarto, belum ada konfirmasi resmi mengenai penunjukan Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus Prabowo. Namun, Airlangga menyatakan bahwa Hadi Poernomo adalah staf ahli di kantor Menko.
Mengapa Hadi Poernomo menganggap pembentukan Badan Penerimaan Negara penting, menurut pandangan Siti Aminah?
Hadi Poernomo berpendapat bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) penting untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia yang selama ini masih rendah. Pemisahan otoritas pajak, bea cukai, dan PNBP dari Kementerian Keuangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.
Bagaimana seharusnya data perpajakan dikelola menurut Undang-Undang, menurut penjelasan dari Bambang Sudarsono?
Hadi Poernomo menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan ini seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), bukan dalam peraturan menteri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Apa saja jabatan yang pernah diemban oleh Hadi Poernomo, menurut catatan Dwi Lestari?
Hadi Poernomo pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak (DJP) pada periode 2001-2006 dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2009-2014.
