Gugatan Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1 di MK, Legal Standing Pemohon Disorot Picu Perdebatan Sengit

Kamis, 24 April 2025 oleh aisyiyah

Redenominasi Rupiah Digugat: MK Soroti Kedudukan Hukum Pemohon

Jakarta, Kompas.com - Usulan redenominasi rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Hakim Konstitusi Saldi Isra meragukan kedudukan hukum dan kerugian yang dialami oleh pemohon, seorang advokat bernama Zico. Dalam sidang yang digelar Selasa (22/4/2025), Saldi mempertanyakan argumentasi terkait kerugian aktual maupun potensial yang dialami pemohon akibat jumlah nol yang banyak pada mata uang rupiah.

“Legal standing itu harus dipikirkan dengan serius soal kerugian atau potensi kerugian. Saya terus terang belum bisa meyakinkan dengan argumentasi legal standing itu, yang aktualnya saja belum meyakinkan, apalagi yang potensialnya," ungkap Saldi. Ia pun menyarankan pemohon untuk memperkuat argumentasi terkait kerugian yang dialaminya.

Zico, melalui kuasa hukumnya Putu Surya Permana Putra, menguji Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Mata Uang yang berkaitan dengan pecahan nominal rupiah. Menurutnya, banyaknya angka nol pada mata uang rupiah tidak efisien dan merugikan kliennya secara konstitusional, terutama jika dibandingkan dengan mata uang negara lain yang telah memangkas angka nol sebagai tanda stabilitas ekonomi.

Argumen unik yang diajukan Zico adalah kelelahan mata akibat menghitung denominasi rupiah yang besar. Ia membandingkan pengalamannya menggunakan Dolar Singapura yang lebih mudah dihitung saat bertransaksi. Zico bahkan mengaku pernah salah transaksi karena banyaknya angka nol pada rupiah.

Zico meminta MK menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai dengan konversi Rp 1.000 menjadi Rp 1.