Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Mengungkap Fakta Tersembunyi
Senin, 5 Mei 2025 oleh aisyiyah
Aroma Politik Batalnya Mutasi TNI: Bayang-Bayang Matahari Kembar?
Publik kembali mempertanyakan netralitas TNI setelah sejumlah mutasi perwira tinggi, khususnya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wapres Try Sutrisno, dibatalkan. Kunto sebelumnya dijadwalkan beralih dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Pembatalan ini memicu spekulasi, terutama karena dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang diduga berperan besar.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto awalnya menerbitkan surat keputusan mutasi ratusan perwira tinggi. Namun, sehari kemudian, keputusan tersebut direvisi. Tujuh nama, termasuk Kunto, menghilang dari daftar mutasi, menguatkan dugaan tarik-menarik kepentingan di internal TNI.
Isu "matahari kembar" yang sempat muncul saat transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo kembali mencuat. Banyak yang menduga pembatalan mutasi ini menunjukkan intervensi politik dalam militer, dengan Prabowo memperlihatkan otoritasnya sebagai Presiden.
Klarifikasi TNI
Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah adanya tekanan politik. Ia menegaskan revisi mutasi murni berdasarkan profesionalitas dan kebutuhan organisasi, tanpa kaitan dengan posisi ayah Kunto atau desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang salah satu tokohnya adalah Try Sutrisno.
"Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan organisasi saat ini,” tegas Kristomei.
Prabowo: Presiden Sesungguhnya?
Meskipun TNI membantah, sejumlah pengamat melihat pembatalan ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang sebenarnya dengan mempertahankan Kunto di posisinya.
Jamiluddin menduga Prabowo tidak setuju Kunto dimutasi. "Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut," ujarnya. Ia juga menyoroti kedekatan waktu antara mutasi Kunto dan deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran. Calon pengganti Kunto, Laksamana Muda Hersan, adalah mantan ajudan Jokowi, ayah Gibran. "Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
Kritik dari DPR
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyayangkan batalnya mutasi tersebut. Ia menilai TNI mudah terpengaruh politik. "Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” tegasnya. Hasanuddin juga mengkritik Panglima TNI yang dianggapnya tidak tegas dan konsisten.
Berikut beberapa tips untuk memahami dinamika mutasi di tubuh TNI:
1. Cermati Sumber Informasi - Pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya, seperti situs resmi TNI atau media mainstream. Hindari berita hoax dan spekulasi liar.
Contoh: Bandingkan informasi dari situs resmi TNI dengan berita di media sosial sebelum mengambil kesimpulan.
2. Pahami Mekanisme Mutasi - Pelajari proses dan regulasi mutasi di TNI agar dapat menilai situasi secara objektif.
Cari informasi tentang Wanjakti dan perannya dalam mutasi.
3. Hindari Berasumsi - Jangan langsung menyimpulkan adanya intervensi politik tanpa bukti yang kuat.
Tunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang sebelum membentuk opini.
4. Kritis Terhadap Analisis - Pertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk dari pengamat militer dan politik yang independen.
Jangan hanya terpaku pada satu narasi saja.
5. Dukung Netralitas TNI - Sebagai warga negara, kita harus mendukung TNI agar tetap netral dan profesional.
Hindari menyebarkan informasi yang dapat merusak citra dan kredibilitas TNI.
Apakah mutasi di TNI selalu melibatkan unsur politik? (Ditanyakan oleh Ani Setiawati)
Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Militer): Idealnya, mutasi di TNI didasarkan pada kebutuhan organisasi dan profesionalisme. Namun, politik terkadang mempengaruhi proses ini, meski tidak selalu secara langsung. Penting untuk memperkuat sistem dan pengawasan agar TNI tetap netral.
Bagaimana cara memastikan netralitas TNI dalam politik? (Ditanyakan oleh Budi Santoso)
TB Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR): Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal sangat penting. DPR harus aktif mengawasi TNI, sementara TNI sendiri perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusannya.
Apa dampak isu "matahari kembar" terhadap kepercayaan publik pada TNI? (Ditanyakan oleh Citra Dewi)
Effendi Gazali (Pengamat Komunikasi Politik): Isu "matahari kembar" dapat mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas TNI. Transparansi dan komunikasi yang jelas dari TNI sangat dibutuhkan untuk mengatasi keraguan publik.
Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga netralitas TNI? (Ditanyakan oleh Dedi Supriadi)
Al Araf (Direktur Imparsial): Masyarakat dapat berperan aktif dengan mengawasi dan mengkritisi kebijakan TNI yang berpotensi melanggar netralitas. Partisipasi publik dalam diskusi dan debat publik tentang isu pertahanan juga sangat penting.
Apa yang harus dilakukan jika ada indikasi TNI tidak netral? (Ditanyakan oleh Eka Lestari)
Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara): Laporkan indikasi tersebut kepada lembaga pengawas seperti Komnas HAM atau Ombudsman. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui anggota DPR yang berwenang di bidang pertahanan.
