Alih,Alih Membayar, Kini Yayasan MBN Justru Tagih Rp400 Juta ke Mitra Dapur MBG Kalibata dalam Sengketa Mengejutkan
Jumat, 18 April 2025 oleh aisyiyah
Yayasan MBN Tagih Rp400 Juta ke Mitra Dapur MBG Kalibata, Padahal Diduga Menggelapkan Dana Hampir Rp1 Miliar
Jakarta - Kasus dugaan penggelapan dana operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata oleh Yayasan MBN semakin rumit. Bukannya membayar, Yayasan MBN justru menagih Rp400 juta kepada Ira, pengelola dapur MBG Kalibata. Tagihan ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait laporan dugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar yang diajukan Ira ke Polres Metro Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan kebingungannya atas tagihan tersebut. "Setelah kami berkomunikasi dengan pihak yayasan, mereka malah menagih Ibu Ira sebesar Rp400 juta. Ini sungguh membingungkan," ungkap Danna di Polres Metro Jakarta Selatan.
Danna menjelaskan kejanggalan tagihan tersebut. Sebagian tagihan berasal dari pembelian wadah makanan (ompreng) yang dilakukan Ira secara mandiri dengan dana pribadi sebesar Rp200 juta. Ironisnya, pembelian ompreng yang tidak ada kaitannya dengan anggaran operasional MBG justru dimasukkan dalam tagihan. "Ibu Ira beli ompreng seharga Rp12.000 per buah, total Rp200 juta, sudah dibayar. Kok malah ditagihkan lagi? Ini seperti mencampuradukkan dua hal yang berbeda," jelas Danna.
Sebelumnya, Yayasan MBN mengklaim Ira memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp45 juta karena ada invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan. Namun, Danna membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh operasional dapur MBG, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, ditanggung sepenuhnya oleh Ira tanpa subsidi dari Yayasan MBN.
Sementara itu, kasus dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG Kalibata senilai hampir Rp1 miliar masih dalam proses penyelidikan. Meskipun dapur MBG Kalibata sudah beroperasi kembali, laporan polisi yang diajukan Ira tetap dilanjutkan. Pada Jumat (18/4/2025), pihak kepolisian memeriksa Ira dan perwakilan Yayasan MBN sebagai saksi.
Mengelola dapur umum membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Berikut beberapa tips untuk memastikan pengelolaan yang baik:
1. Pisahkan Rekening Pribadi dan Dapur Umum - Penting untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening khusus untuk dapur umum. Ini memudahkan pencatatan dan menghindari pencampuradukan keuangan.
Contoh: Buka rekening bank atas nama dapur umum atau organisasi yang menaunginya.
2. Catat Semua Transaksi Secara Detail - Catat setiap pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun, dengan detail. Sertakan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan invoice.
Contoh: Gunakan buku kas atau aplikasi pencatatan keuangan.
3. Buat Laporan Keuangan Berkala - Buat laporan keuangan secara berkala, misalnya bulanan atau triwulan. Laporan ini harus transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait.
Contoh: Bagikan laporan keuangan kepada donatur dan pihak yang berwenang.
4. Libatkan Lebih dari Satu Orang dalam Pengelolaan Keuangan - Hindari pengelolaan keuangan oleh satu orang saja. Libatkan beberapa orang untuk pengawasan dan pengecekan.
Contoh: Bentuk tim kecil untuk mengelola keuangan dapur umum.
5. Simpan Semua Bukti Transaksi dengan Rapi - Simpan semua bukti transaksi dengan rapi dan teratur. Ini penting untuk audit dan pertanggungjawaban.
Contoh: Gunakan map atau folder khusus untuk menyimpan bukti transaksi.
6. Konsultasikan dengan Ahli Jika Perlu - Jika merasa kesulitan dalam mengelola keuangan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau akuntan.
Contoh: Mintalah bantuan dari lembaga konsultan keuangan atau akuntan publik.
Bagaimana cara melaporkan dugaan penggelapan dana seperti kasus ini, Pak Budi?
(Budi Gunawan, Kepala Lembaga Pendidikan Polri): Laporkan segera ke pihak kepolisian terdekat dengan membawa bukti-bukti yang mendukung. Anda juga bisa melapor ke lembaga pengawas yayasan jika yayasan tersebut terdaftar.
Apa saja yang bisa dikategorikan sebagai penggelapan dana, Bu Sri Mulyani?
(Sri Mulyani, Menteri Keuangan): Penggelapan dana mencakup penggunaan dana yang bukan peruntukannya, penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan, pemalsuan dokumen keuangan, dan tindakan lain yang merugikan pemilik dana.
Apa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, Pak Mahfud MD?
(Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan): Transparansi krusial untuk akuntabilitas dan mencegah korupsi. Publik berhak tahu kemana dana mereka disalurkan dan bagaimana penggunaannya.
Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan dana sosial, Ibu Tri Rismaharini?
(Tri Rismaharini, Menteri Sosial): Masyarakat bisa aktif bertanya, meminta laporan pertanggungjawaban, dan melaporkan jika ada indikasi penyelewengan. Partisipasi publik sangat penting dalam pengawasan.
Apa saran Ibu Susi Pudjiastuti untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali?
(Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan): Perlu ada sistem pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas bagi pelaku penggelapan dana. Selain itu, penting juga membangun kesadaran dan integritas para pengelola dana publik.
