54 Ribu Klinik hingga Apotek Desa Akan Digabung ke Kopdes Merah Putih untuk Layanan Kesehatan Terpadu

Rabu, 16 April 2025 oleh aisyiyah

Ribuan Klinik dan Apotek Desa Akan Terintegrasi dengan Kopdes Merah Putih

Bayangkan, 54 ribu fasilitas kesehatan di desa-desa, mulai dari pustu (puskesmas pembantu) hingga puskesmas desa (puskesdes), akan segera terhubung dalam satu sistem melalui Koperasi Desa Merah Putih! Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan rencana ambisius ini, dengan alokasi anggaran sekitar Rp700 miliar untuk membangun 700 gedung baru pada tahun 2025. Targetnya? Memanfaatkan lahan yang sudah siap dan bersih secara administrasi.

Rencana ini, yang telah tercantum dalam RPJMN dan mendapat dukungan Kementerian Keuangan, tak hanya berfokus pada pembangunan gedung baru. Pemerintah juga berkomitmen untuk merenovasi sekitar 6.000 dari 54 ribu unit layanan kesehatan desa yang kondisinya kurang baik. Perkiraan anggaran untuk setiap apotek dan klinik desa mencapai Rp1 miliar.

Menurut Budi, proyek ini merupakan langkah penting untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada beberapa faktor teknis, seperti status lahan, gedung, dan regulasi pendukung. "Tahun 2025 anggarannya sudah ada, tapi kita perlu memastikan kesiapan lahan dan gedung," ungkap Budi saat Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Selain layanan kesehatan gratis dari pemerintah, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pengobatan TBC serta HIV, unit usaha ini juga akan melayani masyarakat umum secara komersial. Untuk pemeriksaan ringan dan pembelian obat umum, akan dikenakan biaya yang terjangkau. "Misalnya, periksa sakit perut atau batuk, bayarnya Rp5.000. Penerima bantuan iuran (PBI) gratis, tapi yang non-PBI bayar Rp5.000. Bisa juga beli obat sakit perut, demam, dan lainnya," jelas Budi.

Layanan ini akan didukung oleh SDM yang dibiayai melalui APBD dan modal awal obat-obatan dari APBN. Pemerintah juga menyediakan alokasi operasional sebesar Rp318 juta per unit, serta pelatihan tenaga kesehatan melalui DAK fisik dan nonfisik.

Integrasi fasilitas kesehatan ke dalam koperasi desa bertujuan menyatukan berbagai program dan aset yang sudah ada. Dengan regulasi yang tepat, fasilitas layanan bisa langsung beroperasi sebagai unit usaha koperasi. "Jadi, tidak perlu menunggu pembangunan lagi. Begitu keputusan keluar, dalam seminggu sudah ada 54 ribu unit usaha apotek dan klinik desa," kata Budi. Fokus utama saat ini adalah klinik dan apotek, meskipun struktur koperasi memungkinkan penggabungan unit usaha lainnya. Budi menekankan pentingnya integrasi layanan ini untuk mendukung pembangunan ekonomi desa. "Kalau ekonomi desa maju, masyarakatnya pasti sehat," ujarnya.

Budi merasa optimis karena sudah ada 54 ribu fasilitas kesehatan, termasuk pustu dan puskesdes, yang siap dimanfaatkan. Sebagian besar sudah memiliki minimal satu perawat atau bidan. Pemerintah tinggal melengkapi, termasuk menambah apoteker. Budi juga mencontohkan model apotek desa di India yang melayani 1 juta orang per hari dengan omzet Rp2,6 triliun per tahun. Ia berharap model serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memperluas akses obat murah.

"Jadi, ini sudah siap, tinggal menunggu legalitas dari keputusan presiden. 54 ribu fasilitas ini bisa langsung dikonversi menjadi unit usaha apotek dan klinik desa dari Koperasi Desa Merah Putih," tutupnya.