Ketahui Pembatasan Gratis Ongkir, Dampaknya pada Minat Belanja Online Masyarakat kini makin terasa

Senin, 19 Mei 2025 oleh aisyiyah

Pembatasan Gratis Ongkir: Ancaman atau Peluang bagi Belanja Online?

Kebijakan pembatasan fitur gratis ongkos kirim (ongkir) yang baru-baru ini diterapkan pemerintah menuai sorotan. Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa aturan ini bisa berdampak negatif pada daya beli masyarakat yang gemar berbelanja online. Apakah benar demikian? Mari kita telaah lebih lanjut.

Rio Priambodo menekankan pentingnya sosialisasi yang masif terkait kebijakan baru ini. "YLKI khawatir pembatasan gratis ongkir ini akan membuat masyarakat berpikir dua kali untuk belanja online. Pemerintah perlu menjelaskan secara detail agar daya beli tetap stabil," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Lebih jauh, YLKI juga menyoroti perlunya pengawasan yang ketat di platform marketplace. Bukan hanya soal harga, tetapi juga ketersediaan jasa ekspedisi. "Apakah semua konsumen punya pilihan yang sama, atau hanya terbatas pada beberapa opsi saja? Ini juga perlu diperhatikan," imbuh Rio.

Selain itu, YLKI mengingatkan bahwa masalah klasik seperti keterlambatan pengiriman, barang hilang atau rusak, serta proses klaim yang berbelit-belit masih menjadi momok bagi konsumen. "Pembatasan gratis ongkir ini belum menyentuh akar permasalahan yang sering dikeluhkan konsumen. Pemerintah harus bisa memberikan solusi yang adil dan transparan," tegasnya.

YLKI juga menyoroti aturan penggantian barang hilang yang hanya 10 kali lipat dari ongkos kirim. Menurut mereka, ini tidak sepadan dengan kerugian yang dialami konsumen. "Regulasi yang ada perlu dievaluasi dan diperbaiki agar lebih berpihak pada konsumen," kata Rio.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang secara mendalam dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, tidak hanya pelaku usaha. "Harus ada kriteria yang jelas untuk produk dan ekspedisi yang terkena dampak pembatasan. Uji coba, evaluasi, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membatasi fitur gratis ongkir menjadi hanya 3 hari dalam sebulan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Gunawan Hutagalung, menjelaskan bahwa pembatasan ini ditujukan untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau potongan harga yang membuat tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan. Namun, ia menambahkan bahwa pembatasan ini bisa diperpanjang jika e-commerce mengajukan evaluasi.

"Iya (dibatasi), tapi subjek itu bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Misal utamanya 3 hari diterapkan, tapi mereka meminta perpanjangan, itu bisa, nah nanti kami evaluasi," ujar Gunawan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Gunawan juga menjelaskan bahwa tarif layanan pos komersial atau biaya pengiriman diatur dalam pasal 41 beleid ini. Perhitungan berbasis biaya meliputi biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin. Biaya produksi atau biaya operasional terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, serta biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pelaku usaha atau perseorangan.